Artikel

Ruang kosong pondok Pesantren

0 104

Berbicara tentang pondok pesantren tiba-tiba terngiang lirik qasidah kota santri. “Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Duhai Ayah Ibu berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu pergi ke rumah guru, mondok di kota santri banyak Ulama Kiai tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama bermanfaat di dunia menuju hidup bahagia sampai akhir masa.” Penggambaran yang begitu apik, terbayang suasana religius pondok pesantren yang menyejukkan hati, santri berbondong-bondong riang menuju majelis ilmu, berdiskusi, mengaji dan saling menyimak hafalan al qur’an masing-masing. Seindah itu kah suasana disana ?

Menelusur Jejak Awal Ponpes Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah, dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Menurut pengertian dasarnya, pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “funduq” yang berarti “hotel atau asrama”. Dari penggalan tersebut, pondok pesantren bisa diartikan sebagai tempat tinggal/asrama santri/murid- murid belajar ilmu agama. Adapun sejarah berdirinya pondok pesantren, berdasarkan beberapa sumber yang ada mengatakan bahwa pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam lahir dan berkembang seiring dengan masuknya Islam di Indonesia.

Berdirinya pesantren pada mulanya juga diprakarsai oleh Wali Songo-Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat India. Para Wali Songo tidak begitu kesulitan untuk mendirikan pesantren karena sebelumnya sudah ada institusi pendidikan Hindu- Budha dengan sistem biara dan asrama sebagai tempat belajar mengajar bagi para bikshu dan pendeta di Indonesia. Pada masa perkembangan Islam, biara dan asrama tersebut tidak berubah bentuk akan tetapi isinya berubah dari ajaran Hindu dan Budha diganti dengan ajaran Islam, yang kemudian dijadikan dasar peletak berdirinya pesantren. Selanjutnya pesantren digunakan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Sunan Bonang mendirikan pesantren di Tuban, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Surabaya dan Sunan Giri mendirikan pesantren di Sidomukti yang kemudian tempat ini lebih dikenal dengan sebutan Giri Kedaton.

Zaman kerajaan islam, Pondok Pesantren mendapat bantuan sepenuhnya dari raja dan para pembesar kerajaan. Bahkan raja sendiri yang mempelopori usaha- usaha untuk memajukannya. Terlebih saat pusat kerajaan Islam berpindah ke Mataram dan dipimpin oleh Sultan Agung, perhatian untuk memajukan Pondok Pesantren semakin besar. Dalam usahanya memakmurkan masjid, Sultan Agung memerintahkan agar setiap ibu kota Kabupaten didirikan sebuah masjid raya (Masjid Agung), dan pada tiap-tiap ibu kota distrik sebuah masjid Kawedanan. Demikian pula pada tiap- tiap desa. Dengan demikian, perhatian Sultan Agung dalam bidang pendidikan agama Islam cukup besar, sehingga pada masa kerajaan Mataram yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung bisa dikatakan sebagai zaman keemasan bagi kemajuan pendidikan dan pengajaran agama Islam, terutama Pondok Pesantren.

Pada zaman penjajahan Belanda, dengan berbagai cara Penjajah berusaha untuk mendiskreditkan pendidikan Islam yang dikelola oleh pribumi termasuk didalamnya Pesantren. Sebab pemerintah colonial mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di barat pada waktu itu, namun hal ini hanya diperuntukkan bagi golongan elit dari masyarakat Indonesia. Sebagian besar sekolah colonial diarahkan pada pembentukan masyarakat elit yang akan digunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi bagi Pemerintah Belanda. Meskipun harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda, pesantren terus berkembang jumlahnya. Persaingan yang terjadi bukan hanya dari segi ideologis dan cita-cita pendidikan saja, melainkan juga muncul dalam bentuk perlawanan politis dan bahkan secara fisik. Hampir semua perlawanan fisik (peperangan) melawan pemerintah colonial pada abad ke-19 bersumber atau paling tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pesantren, seperti perang paderi, Diponegoro dan Perang Banjar. Menghadapi kenyataan demikian menyebabkan pemerintah Belanda diakhir abad ke-19 mencurigai eksistensi pesantren, yang mereka anggap sebagai sumber perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Pada tahun 1882 Belanda mendirikan Priesterreden (pengadilan agama) yang salah satu tugasnya mengawasi pendidikan di pesantren. Kemudian dikeluarkan Ordonansi (undang-undang) tahun 1905 mengenai pengawasan terhadap peguruan yang hanya mengajarkan agama (pesantren), dan guru-guru yang mengajar harus mendapatkan izin pemerintah setempat. Di era kemerdekaan sampai sekarang, pesantren turut aktif mengisi kemerdekaan dan pembangunan, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk pengembangan pesantren baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Masuknya pengetahuan umum dan keterampilan ke dalam dunia pesantren merupakan upaya untuk memberikan bekal tambahan agar setelah lepas dari pondok para santri bisa mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Seiring dengan bergulirnya alur modernisasi, tuntutan masyarakat global adalah profesionalisme, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta etos kerja yang tinggi. Sayangnya, dari 25.000 jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang dilirik oleh masyarakat. Kecenderungan orangtua masih pada sekolah umum negeri/swasta yang lebih “menjanjikan”.

Realita Saat Ini Dibandingkan lembaga pendidikan lain, pondok pesantren dinilai memiliki masalah paling kompleks. Hal ini dikarenakan pondok pesantren bertanggung jawab atas diri murid selama 24 jam. Di samping itu, jika sekolah umum lebih menitik beratkan pada target dan kegiatan akademik, maka pondok pesantren menggarap tidak hanya aspek inteligensi, tetapi juga fisik, karakter dan ruhiyah santri. Jumlah peserta didik yang banyak, sementara tenaga pendidik sedikit dan ditambah lagi dengan fasilitas kurang memadai serta manajemen yang belum mapan, membuat proses belajar mengajar di pondok pesantren cenderung apa adanya. Pendidikan sikap dan karakter yang seharusnya digarap pun menjadi agenda terlewatkan.

Alhasil, produk yang dihasilkan menjadi kurang optimal. Santri mungkin hafal sekian juz, ratusan hadits, tau banyak ilmu Din, rutin melakukan amalan wajib dan sunnah. Akan tetapi, jumlah santri yang benar-benar menginternalisasi nilai-nilai yang sudah diajarkan di pondok bisa dihitung dengan jari. Ketika terjun ke masyarakat dengan banyak perbedaan disana-sini pun hanya sedikit saja yang bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Dilihat dari sisi skill juga kurang tergali.

Tentu kondisi yang telah disebutkan tadi tidak bisa digeneralisasikan untuk semua pondok pesantren yang ada. Beberapa pesantren telah menerapkan manajemen dan tata kelola sistem pendidikan yang baik, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik pula, dari mulai perencanaan, proses implementasi, pengawasan, hingga evaluasi. Hasilnya, sebagaimana dapat disaksikan, telah mendorong lembaga pesantren “modern” dapat berkompetisi dengan lembaga- lembaga pendidikan modern lainnya. Namun, jumlah pesantren yang sudah memperhatikan hal ini baru 1/3 dari keseluruhan yang ada. Sementara 2/3 yang lain belum optimal, ini berarti ada sekitar 3,2 juta santri yang diasumsikan belum berada pada tempat yang dapat mengantarkannya menggapai “potensi” dan “kompetensi” yang diharapkan.

Ragam Motif Orangtua Memilih Saat ini banyak alternatif model pendidikan di luar pondok pesantren yang bisa dipilih untuk anak-anak bahkan kualitasnya bisa dikatakan jauh lebih baik, lantas mengapa masih ada orangtua yang memilih jalur pondok pesantren ? Bahkan tidak sedikit pula orangtua yang mulai memasukkan anaknya ke pondok sejak usia SD. Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa pondok pesantren masih dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang baik untuk mendidik anak-anak mereka. Berikut ini beberapa alasan orangtua memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan anak :

1. Cita-cita orangtua ingin memiliki anak seorang ulama.

2. Ingin membekali anak dengan ilmu Din, karena ilmu Din adalah pondasi dan hukumnya fardhu ‘ain.

3. Ingin supaya anak lebih mandiri. Dengan hidup berjauhan dengan orangtua, maka anak akan belajar mengurus keperluan dan kewajibannya sendiri.

4. Lingkungan pondok pesantren lebih terjaga dari pengaruh negatif.

5. Biaya pendidikan di pondok lebih terjangkau.

6. Meringankan beban orangtua karena mungkin orangtua “kewalahan” mengurus anak-anaknya. Dengan memasukkan anak ke pondok berarti tanggung jawab pendidikan anak diserahkan kepada pihak pondok.

7. Faktor eksternal atau pengaruh lingkungan. Banyak di lingkungan tersebut yang memilih pondok pesantren.

If Yes, Then How ?

Penulis yakin setiap orangtua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hanya saja masih sedikit dari orangtua yang mengajak komunikasi anak- anaknya ketika memutuskan memilih pondok pesantren atau dengan kata lain bukan atas dasar keinginan anak. Bahkan setelah anak masuk pondok pun jarang sekali komunikasi. Alih-alih ingin membuat anak mandiri, tetapi ternyata yang dirasakan oleh anak adalah “orangtuaku tidak peduli padaku”. Tidak heran, ketika anak pulang ke rumah banyak orangtua yang mengeluhkan “anakku jadi cuek banget, ga peka”. Orangtua merasa tidak mengenali anaknya, anak pun asing dengan orangtuanya.

About the author / 

AdminHAS

Hilal Ahmar Solo Alamat: Komplek Masjid Al-Muhajirin Semanggi RT 06/04 Pasar Kliwon Surakarta 57117

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hilal Ahmar Solo

Alamat: Komplek Masjid Al-Muhajirin Semanggi RT 06/04 Pasar Kliwon Surakarta 57117

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4520.AH.01.02. Tahun 2008

Sesuai dengan Akte Notaris No.01 Tanggal 01 September 2008 Yang dibuat oleh Notaris Doktoranda Nurhasanah Latief, SH.MM. MKn NPWP: 21.049.063.7-526.000

Arsip